Pencabutan Izin Kawasan Berikat

Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB dicabut dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB:

  1. tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
  2. menggunakan izin usaha industri yang sudah tidak berlaku;
  3. dinyatakan pailit;
  4. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain menyalahgunakan fasilitas Kawasan Berikat dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
  5. mengajukan permohonan pencabutan; atau f. Barang/bahan baku untuk keperluan penyelesaian subkontrak merupakan barang yang terkena ketentuan pembatasan.

Kepala Kantor Pabean harus merekomendasikan pencabutan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB kepada Direktur Jenderal dengan menyampaikan informasi tambahan berupa:

  1. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat sudah pernah diaudit;
  2. rekam jejak (past performance) Kawasan Berikat dan data pelanggaran apabila yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai; dan
  3. pungutan negara yang masih terutang oleh penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat yang bersangkutan.

Sebelum dilakukan pencabutan izin, berdasarkan manajemen risiko terhadap Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB dapat dilakukan audit kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemeriksaan sederhana.

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan data pencacahan (stock opname) dibandingkan dengan data barang yang dikelola oleh Petugas Bea dan Cukai dan rekapitulasi secara periodik atas pemasukan dan pengeluaran barang.

Pencabutan dilakukan dengan menerbitkan keputusan pencabutan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Keputusan pencabutan dikirimkan segera kepada Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB yang bersangkutan dan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

About Rahmat

Peminat informasi kawasan berikat, gudang berikat, fasilitas pembebasan, fasilitas pengembalian, dan pusat logistik berikat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *